ANALISIS KEBIJAKAN Permenkes RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum, kebijakan (policy) menurut James E. Anderson adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Analisis kebijakan merupakan penilitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Kali ini saya akan menganalisis kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 tahun 2016 tentang “Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu” dengan menggunakan system segitiga kebijakan, ditinjau dari isinya, konteks, aktor dan proses kebijakan tersebut.

WHO-Introduction-to-Consultation-WEB-v2

Permenkes RI Nomor 59 tahun 2016 merupakan kebijakan baru yang juga mencabut Kepmenkes sebelumnya, yaitu : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  756/Menkes/SK/IX/2006 tentang “Pembebasan Biaya Pasien Penderita Flu Burung”. Permenkes ini ditetapkan pada 14 November 2016 dan berlaku pada tanggal Permenkes diundangkan, yaitu pada 23 Desember 2016. Terdiri dari 7 pasal, yaitu :

Pasal 1

  • Penyakit infeksi emerging tertentu meliputi:
  1. poliomielitis;
  2. penyakit virus ebola;
  3. penyakit virus MERS;
  4. influensa A (H5N1)/Flu burung;
  5. penyakit virus hanta;
  6. penyakit virus nipah;
  7. demam kuning;
  8. demam lassa;
  9. demam congo;
  10. meningitis meningokokus; dan
  11. penyakit infeksi emerging baru.
  • Penyakit infeksi emerging baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2

  • Pasien penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pembebasan biaya.
  • Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan propinsi, rumah sakit rujukan regional, dan rumah sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri.
  • Untuk mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu, kepala atau direktur rumah sakit yang melakukan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  melakukan pengajuan klaim  penggantian biaya pengobatan kepada  Menteri melalui  Direktur  yang bertanggungjawab  terhadap pelayanan kesehatan rujukan di Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

Pembebasan biaya penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku dengan ketentuan:

  1. situasi di luar kejadian wabah;
  2. dimulai sejak pasien ditetapkan sebagai suspek/tersangka hingga keluar hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium; dan/atau
  3. dimulai sejak pasien dinyatakan positif menderita penyakit infeksi emerging tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium hingga dinyatakan sembuh sesuai kriteria atau meninggal.

Pasal 4

Pembebasan biaya penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Komponen biaya:

  1. administrasi pelayanan;
  2. pelayanan dan perawatan di IGD, ruang isolasi, ruang ICU dan jasa dokter;
  3. pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi) sesuai dengan indikasi medis;
  4. obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
  5. rujukan; dan
  6. pemulasaran jenazah (kantong jenazah, peti jenazah, transportasi dan penguburan).

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai  Pembebasan biaya penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor  756/Menkes/SK/IX/2006 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penderita Flu Burung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi Permenkes No 59 Tahun 2016 telah mencakup detil tentang daftar penyakitnya, rumah sakit tujuan, ketentuan pembiayaan dan detil pelayanan yang tercover atau tertanggung biayanya.

triangle policy

KONTEKS

Pada awal abad-21 muncul beberapa kasus penting penyakit infeksi antara lain:

  • Kemunculan patogen baru atau yang sangat baru seperti: H5N1, SARS, Nipah, H1N1, novel, coronavirus
  • Kebangkitan penyakit-penyakit yang rentan pandemik, seperti: Dengue, measles, yellow fever, chikungunya, termasuk kolera, TBC, meningitis, shigellosis;
  • Risiko biologis akibat ulah manusia, seperti: ketidakpatuhan minum antibiotik; serta
  • Peningkatan penularan agen infeksi baik secara kebetulan dan disengaja, seperti: smallpox, SARS, Ebola, Anthrax, tularaemia, dsb.

Kejadian di atas berhubungan dengan penyakit yang dikenal dengan sebutan Emerging Infectious Disease (EID) dan Re-emerging Infectious Disease (REID). Frekuensi kejadian EID secara signifikan meningkat sejak tahun 1940, dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-1990. Sebanyak 61% kejadian EID disebabkan oleh penularan dari hewan (zoonosis), dimana sebanyak 74% merupakan hewan di alam liar. Kejadian EID dari hewan liar mencapai proporsi tertinggi pada dekade terakhir.

Penyakit menular juga masih merupakan masalah utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Disamping mulai meningkatnya masalah penyakit tidak menular. Penyakit menular tidak mengenal batas-batas daerah administratif, sehingga pemberantasan penyakit menular memerlukan kerjasama antar daerah, misalnya antar propinsi, kabupaten/kota bahkan antar negara. Indonesia juga menghadapi emerging diseases seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, chikunguya, Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS) dan Flu Burung. Dengan demikian telah terjadi transisi epidemiologi sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden).

Permenkes ini ditimbang dan dibuat mengingat banyaknya penyakit infeksi emerging yang dapat menimbulkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), bahkan berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Penanganan penyakit tersebut memerlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk pencegahan penyebaran penyakit.

AKTOR

Aktor merupakan pelaku-pelaku yang terlibat dalam membentuk dan mengesahkan kebijakan. Dalam penyusunan Permenkes ini melibatkan banyak pihak, seperti :

  • Presiden RI
  • DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
  • Kementerian Kesehatan (Menteri Kesehatan)
  • Kementerian Keuangan
  • Kementerian Perekonomian
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktur Jenderal)
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Jaminan Kesehatan Nasional

Pada implementasinya, Permenkes ini akan melibatkan beberapa aktor diluar aktor-aktor pembuat kebijakan diatas, yaitu:

  • Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  • Direktur Rumah Sakit
  • Pelaku pelayanan kesehatan
  • Media massa
  • Lembaga swadaya masyarakat
  • Pihak asuransi lainnya
  • Masyarakat

 

PROSES

Penyakit emerging merupakan wabah penyakit menular yang tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular baru yang insidennya meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan infeksi tersebut, yaitu : evolusi dari agen mikroba, hubungan mikroba dengan hewan perantara, perubahan iklim dan lingkungan dan perubahan perilaku manusia. Masalah penyakit emerging merupakan masalah kesehatan yang serius karena apabila tidak ditangani dapat menyebar ke berbagai daerah sehingga menimbulkan biaya kesehatan yang tidak sedikit.

Sebelumnya, sudah ada Permenkes tentang penyakit menular atau wabah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang “Penanggulangan Penyakit Menular” dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010  tentang “Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan” dan dengan kejadian virus Ebola yang kembali merebak tahun 2014 ditemukan pertama kali di Afrika Barat dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Diterbitkannya Permenkes ini dalam rangka mengantisipasi merebaknya KLB akibat penyakit infeksi emerging di Indonesia karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar.

ANALISA KEBIJAKAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan mayoritas penduduk menengah kebawah, dimana biaya hidup sadang, pangan, papan lebih menjadi prioritas dibanding biaya kesehatan. Dari Permenkes no 59 tahun 2016 dapat melihat bahwa penanganan pasien penyakit infeksi emerging memerlukan pelayanan yang holistik dan komprehensif, dan berbagai pelayanan tersebut juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga Permenkes no 59 tahun 2016 telah mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam mencapai pelayanan kesehatan yang maksimal dan sejalan dengan kebutuhan. Terutama dengan adanya penyakit infeksi emerging yang berpotensi menjadi KLB di Indonesia dan dunia.

Sumber :

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/

Moutou, F dan Pastoret, P.P. 2015. Defining an Emerging Disease, Revue Scientifique Et Technique (International Office Of Epizootics), Aptil 2015.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010  tentang “Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang “Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu”

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang “Penanggulangan Penyakit Menular”

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV, h. 95-97.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s